Home Hukum Peras Pengusaha Properti, Sekretaris Lurah Ditangkap

Peras Pengusaha Properti, Sekretaris Lurah Ditangkap

SHARE
BPPT Kota Bekasi

Kotapatriot.com | Sekretaris Kelurahan Jatirasa kota Bekasi, Timur Malaka ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Bekasi, atas dugaan penyalahgunaan kewenangannya pada 2011 lalu, saat bertugas menjadi penjaga loket pada kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi.

Kasus tersebut kemudian berlanjut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Sayangnya, Timur berhasil lolos dari jeratan hukum pada 2013, sehingga Kejari Bekasi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang kemudian dikabulkan.

“Karena ada putusan MA itu, maka yang bersangkutan kami tahan dan dititipkan di LP Bulak Kapal, Bekasi Timur,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bekasi, Febryanda R, hari ini (1/4/2017). Tersangka ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bekerja di kantornya pada Jumat (31/3/2017) siang.

BACA: Takut Bermasalah Hukum, Pemkot Bekasi dan Kejari Jalin Kerjasama

Dia menjelaskan, modus kejahatan tersangka adalah menipu salah satu pengembang dengan dalih bisa menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan dalam proses kepengurusan dokumen itu, Timur mematok biaya hingga Rp 1 miliar kepada pengembang.

Pelaku properti tersebut merasa keberatan, lalu Timur menurunkan biayanya menjadi Rp 668 juta dengan alasan memiliki akses dengan pejabat yang mengurus dokumen itu. Pihak pengembang setuju dan mempercayai kepengurusan IMB oleh tersangka dengan menyerahkan uang Rp 668 juta.

Sayangnya, selama berbulan-bulan IMB milik pengembang tidak terbit. Pengembang lalu melaporkan hal ini ke polisi hingga kasusnya berakhir di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Rupanya di Pengadilan Tipikor dia bebas, lalu kami mengajukan kasasi ke MA dan dikabulkan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kasus Korupsi, Kejari Bekasi Selamatkan Rp 4,9 Miliar

Timur diduga merupakan pelaku tunggal pemerasan terhadap pengembang yang memberikan uangnya. Atas perbuatannya, tersangka Timur menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara di atas lima tahun.

Bahkan Timur akan dikenakan denda sebesar Rp 200 juta dan uang pengganti yang diterimanya dari pengembang sebesar Rp 668 juta. (il/KP)

Beri Komentar